Not known Factual Statements About intelijen indonesia

Not known Factual Statements About intelijen indonesia

Blog Article

Konsep intelijen dalam memori kolektif rakyat Indonesia cenderung bermakna negatif karena dikaitkan dengan pekerjaan dinas rahasia pemerintah yang menangkap, menyiksa, dan bahkan melenyapkan lawan-lawan politik pemrintah yang tengah berkuasa. Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN.

Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh level person.

Diskusi ini menyoroti empat aspek penting yang perlu menjadi fokus reformasi tata kelola intelijen di Indonesia, yaitu: penguatan fungsi intelijen untuk memberikan deteksi dini ancaman, pengelolaan sistem rekrutmen dan staffing, transformasi kultur intelijen, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.

Jika diperlukan dan sudah terdapat bukti maka dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap.

“The return” in the President’s complete control around BIN has introduced again memories and fears concerning the opportunity for ‘misuse’ of intelligence for the government’s political interests. Particularly in the midst of the current momentum of the Covid-19 pandemic, exactly where the President has the authority to just take rapidly, unpopular, and emergency political and plan techniques, including the deployment of military services and intelligence forces to assistance initiatives to manage the threat of the Covid-19 pandemic.

, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.

Soeharto-Moerdani’s connection grew to become ever more tenuous to the tip with the 1980s. Soeharto, who was mindful of the emergence of Worldwide and national political pressures on The problem of democracy, changed his strategy to safeguard his electrical power by ‘embracing’ the Islamic teams that he managed to boost during the

Kegiatan/Operasi Intelijen perlu difokuskan kepada ancaman-ancaman terhadap negara yang spesifik seperti terorisme, separatisme, narkotika, sengketa perbatasan, konflik komunal, konflik agraria, dan ancaman lain yang dapat menggangu stabilitas negara dan bersifat pendadakan strategis. Intelijen Negara dalam konteks BIN dalam kegiatannya sebaiknya bekerja sama dengan intelijen lembaga dan kementrian lain agar mempunyai informasi yang komprehensif dan akurat.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.

Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Dampaknya adalah rahasia intelijen harus dibongkar, walaupun sebenarnya Intelijen Negara sudah dibekali untuk melakukan pengamanan terhadap kegiatan/operasi intelijen.

Intelijen Indonesia perlu lebih erat menjalin hubungan dengan pihak intelijen dan kontra intelijen dari negara lain. Hubungan yang baik dengan pihak lain ini diharapkan dapat mencegah ancaman-ancaman yang terjadi di negara lain menyebar di Indonesia.

Dalam konteks reformasi intelijen di Indonesia maka seharusnya perubahan paradigma mampu membawa intelijen menjadi pemberi informasi yang akurat dan cepat kepada consumer.

Pacivis UI underlined the issues of keeping away from security disruption and conflict, which manufactured the civilian elite ‘compromise’ not to put an excessive amount pressure to the armed forces since they ended up required to revive stability. This need to have for the ‘military’ was observed within the appointment klik disini of military officers for instance ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which afterwards grew to become BIN).